Padang — Pusat Kajian Kebencanaan (PKK) Universitas Negeri Padang (UNP) telah banyak melakukan terobosan dalam menjalankankan fungsinya sebagai sebuah lembaga ilmiah yang fokus pada masalah kebencanaan. Memasuki usia ke-3 tahun 2019, PKB UNP tahun 2019 ini telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitigasi Bencana.Demikian dikatakan Ketua PKK UNP Dr. Eng. Rusnardi Rahmat, MT, ketika dimintai keterangannya tentang eksistensi kepemimpinannya di pusat kajian, yang setiap tahun lembaga ini selalu eksis dalam kegiatan simulasi bencana yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

“Aksi PKK salah satunya memasang tanda siaga dan petunjuk evakuasi bencana serta titik kumpul di seluruh gedung perkantoran dan perkuliahan sebagai wujud kesiapsiagaan UNP, untuk antisipasi bencana gempa dan tsunami,” kata Rusnardi, di ruang pusat kajian yang dipimpinnya, Kamis (25/7)

Dikatakannya, keberadaan PKK di UNP telah terlibat mengantisipasi resiko bencana bagi warga kampus dan masyarakat pada umumnya. Saat ini PKK menempati sekretariat gedung Pascasarjana UNP lantai 2. Kedepannya PKK UNP sedang menyiapkan kerjasama bidang riset internasional dengan beberapa Perguruan Tinggi di Jepang. Hal ini sejalan dengan RIP Penelitian Nasional dan UNP, khususnya yang tentang studi kebencanaan di daerah rawan bencana.

“Berkat bekerjasama dengan LP3M UNP, PKK ikut andil dengan lahirnya Mata Kuliah Umum Manajemen Kebencanaan di UNP sejak 2018 yang lalu dan itu sangat beralasan kampus UNP berupakan salah satu kampus yang berada di zona merah dan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bencana,” terangnya.

Secara terpisah Prof. Dr Atmazaki, M.Pd selaku Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana UNP mengatakan saat ini Pascasarjana sedang menunggu ijin pembukaan Prodi Magister Mitigasi Bencana, “Karena bersifat multidisiplin Rektor mengizinkan dan pembukaan prodi tersebut di pascasarjana,” kata Guru Besar Bahasa Indonesia ini. (Humas UNP)